undang undang nomor 24 tahun 2007. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. undang undang nomor 24 tahun 2007

United Nations Information Center. o r g - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN. Glosarium. ABSTRAK PERATURAN. TENTANG. 26/11/2014. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Dalam UU ini Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tanggal unggah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL . 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Hubungi kami melalui Facebook fb. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2. Secara eksplisit Undang-Undang Penanggulangan Bencana tersebut pada prinsipnya telah CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007. com - Revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana perlu dikebut mengingat adanya fenomena baru seperti likuifaksi dan pandemi Covid-19. Dalam Undang-Undang tersebut, Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa. 4 Heru. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang T. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)BAB III Tatanan Perkeretaapian (Pasal 4 – Pasal 12)BAB IV Pembinaan (Pasal 13 – Pasal 16)BAB V Penyelenggaraan (Pasal 17 – Pasal 34)BAB VI Prasarana Perkeretaapian (Pasal 35 – Pasal 90)BAB VII Perpotongan… UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 PDF. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa revisi dan perubahan sejak saat itu, untuk terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Energi - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif. UU 28 TAHUN 2007. 2/PUU. Penanggulangan Bencana ini adalah di samping Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, juga peraturan perundang-undangan yang terkait. 4729, LL SETNEG : 6 HLM. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007. JAKARTA, KOMPAS. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007. Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tanggal 12 Maret 2007, putusan : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verklaard) Download File: 2. Huruf b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1. Belajar dari penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. . NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Studi pertama mengemukakan salah 3 Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2007, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (online), (org/files/rupb, diakses 15 September 2014), hal. 000. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) I. Halo, Saya. NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lahir dengan tujuan di antaranya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 131479478 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TANGGAL 28 JUNI 2007. 11. E. E. 4K views. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4. fathiarianti@gmail. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025. Utami, B. TENTANG . Peraturan Pemerintah. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 2. Pengelolaan Perpustakaan. -. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. 26/11/2014. Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan Terhadap Sikap Kesiapsiagaan Warga Dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Desa Sirdadi Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes Tahun 2014. Undang-Undang (UU) Nomor: 21: Tahun: 2007: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 19 April 2007: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 24. Telp. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran. Solusi. TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN . Tentang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. / Tematik HAM / UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah. 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. Kajian Ksesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana. Merujuk kepada pasal satu dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dijelaskan beberapa istilah atau perngertian dari bencana alam yaitu antara lain : 1. Minggu, 29 September 2019 Regulasi; 852 Share : Facebook Twitter WhatsApp. 63. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis,. go. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,. Merdeka. 24. Tipe Dokumen. Contact Us. UMUM Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republi Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan ABSTRAK: Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rabu, 27 Juli 2022. Dasar Hukum. NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 35 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU 24 Tahun 2007. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. f, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan mang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru; g, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,NOMOR 28 TAHUN 2007 . Pekerja Sosial Masyarakat • 1. id. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. E. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. Indonesia, Pemerintah Pusat . Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. U. Tahap prabencana Tahapan awal suatu bencana atau warning phase, informasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Ningtyas B. Pasal 24 Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri Keuangan. Penjelasannya tercatat dalam. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. NOMOR 24 TAHUN 2007 TANGGAL 28 JUNI 2007 STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Status Peraturan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 000. 84, TLN. Undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. sumselprov@gmail. I. 3. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 2. 6. 21 Tahun 2007 Tentang. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 28 ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri; Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2607 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RaHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 80, TLN No. IMPLEMENTASI UU NO. Undang-Undang Nomor : 28 TAHUN 2007. Diubah dengan : PERPU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Pro. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kebakaran termasuk kepada jenis bencana alam sekaligus bencana nonalam berdasarkan penyebab terjadinya. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Date: 19 April 2007:. UU No. UU No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Laporan Asia-Pasifik2014. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPeraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014. 4736, LL SETNEG : 34 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ABSTRAK: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . (2018). Badan / Pengarang: Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau. Menimbang: a. Jakarta: DPR RI. 2 (2018): h. Pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mempromosikan pemahaman tentang simbol-simbol negara ini. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan T. COM, JAKARTA — Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). NOMOR 17 TAHUN 2007 . TAHUN 2005 – 2025 . UU No. undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2007. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisisUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Latar Belakang. H. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Angkasa Pura I (Persero). angan sebagaimana . Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut: 1. Mengingat : 1. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU No. Pertimbangan pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Indonesia, Pemerintah. 30, LN. ari saridjo • 6. Tanggal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; 7. fathiarianti@gmail. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Badan/Pengarang : Indonesia. UPT PDIK Jumat, 01 Januari 2021. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (UU/2007/24) (2007) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta.